Dana Un Sd Dari Pantungan Pemerintah Daerah
 |
| Mendikbud memerintahkan kawasan menggelar UN SD secara patungan. |
"Sesuai PP 32/2012, penyelenggaraan UN SD itu diserahkan ke pemprov, meski kita juga membantu anggaran, tapi jumlahnya juga tidak banyak," kata Mohammad Nuh yang kutip dari Antara (09/12/13)
Nuh menuturkan jikalau sebelumnya anggaran sentra sekitar Rp 7 miliar akan ditarik. Dengan penarikan dana dari sentra diyakini tidak akan terlalu berpengaruh. Dia menyampaikan anggaran pendidikan di tingkat provinsi menyerupai Jatim dapat ratusan miliar.
Mendikbud akan memerintahkan kolaborasi antara Dinas provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim untuk mendanai UN SD secara patungan.
"Saya kira, hal itu tidak akan menjadi masalah, alasannya pemerintah kawasan kan memiliki anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, baik provinsi maupun kota/kabupaten," katanya Nuh.
Mulai tahun depan 25 persen soal UN SD dari sentra semoga standar mutu sekolah terjaga. Sisanya, soal dari sekolah itu tetap akan dikendalikan melalui kisi-kisi dari BNSP, sehingga pihak sekolah juga tidak akan sembarangan menciptakan soal, alasannya panduannya sudah diberikan.
Tujuan masih ikut campurnya pemerintah sentra dalam pembuatan kisi-kisi itu untuk menjaga mutu setiap sekolah, sekaligus melihat perbandingan mutu pada masing-masing sekolah, sehingga pemerintah dapat melaksanakan penilaian untuk perbaikan.
0 Response to "Dana Un Sd Dari Pantungan Pemerintah Daerah"
Post a Comment