Surat Edaran Menteri Panrb Perihal Pengadaan Asn Tahun 2019
Berikut ini yakni berkas Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 15 Tahun 2019. Download file format PDF.
 |
| Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 |
Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil):
Menimbang:
bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 ihwal Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, perlu memutuskan Peraturan Badan Kepegawaian Negara ihwal Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
Mengingat:
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 ihwal Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, perlu memutuskan Peraturan Badan Kepegawaian Negara ihwal Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ihwal Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ihwal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 ihwal Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ihwal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 ihwal Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 ihwal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 ihwal Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327);
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 ihwal Sadan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 ihwal Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019.
ahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 diadaptasi dengan honor pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.
Pasal 1
(1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30ahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 diadaptasi dengan honor pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota forum nonstruktural.
Pasal 2
Penyesuaian honor pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan hingga dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan cara sebagai berikut:a. honor pokok usang golongan ruang I/a hingga dengan golongan ruang I/ d pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A-1 Lampiran I yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. honor pokok usang golongan ruang II/ a hingga dengan golongan ruang II/ d pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B-1 Lampiran I yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
c. honor pokok usang golongan ruang III/ a hingga dengan golongan ruang III/ d pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran I yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
d. honor pokok usang golongan ruang IV/ a hingga dengan golongan ruang IV/ e pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D-1 Lampiran I yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 3
(1) Penyesuaian honor pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibentuk berdasarkan teladan sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Penyesuaian honor pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
(3) Penyesuaian honor pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. apabila prmpinan instansi yang menenma perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian honor pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi peserta perbantuan; atau
b. apabila pimpman instansi yang menenma perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian honor pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
Pasal 4
(1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian honor pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian sanggup mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah pejabat administrator.(2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibentuk berdasarkan teladan sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran II yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 5
Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:
a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan
b. Pejabat lain yang dianggap perlu.
Pasal 6
Keputusan penyesuaian honor pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangku tan;
b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
c. Pejabat lain yang dianggap perlu.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi eksekusi disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian honor pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. selama menjalani eksekusi disiplin, penyesuaian honor pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2018; dan
b. sesudah selesai menjalani eksekusi disiplin, penyesuaian honor pokok berdasarkan honor pokok gres sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.
(3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan teladan sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran II yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
Pasal 7
(1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi eksekusi disiplin berupa penundaan kenaikan honor berkala, penyesuaian honor pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi eksekusi disiplin.(2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi eksekusi disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian honor pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. selama menjalani eksekusi disiplin, penyesuaian honor pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2018; dan
b. sesudah selesai menjalani eksekusi disiplin, penyesuaian honor pokok berdasarkan honor pokok gres sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.
(3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan teladan sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran II yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 8
Keputusan penyesuaian honor pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
c. Pejabat lain yang dianggap perlu.
Pasal 9
Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang mendapatkan uang tunggu, penyesuaian honor pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, di tahan alasannya menj adi tersangka tindak pidana, penyesuaian honor pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan hingga dengan tanggal 31 Desember 2018; atau
b. bagi peserta uang tunggu, penyesuaian honor pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada ketika yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.
a. 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok usang golongan ruang I/ a hingga dengan golongan ruang I/ c pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A-1 Lampiran III yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok usang golongan ruang II/ a hingga dengan golongan ruang II/ c pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B-1 Lampiran III yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
c. 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok usang golongan ruang III/ a hingga dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran III yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
b. bagi peserta uang tunggu, penyesuaian honor pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada ketika yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.
Pasal 10
Penyesuaian honor pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok gres dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan hingga dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan cara sebagai berikut:a. 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok usang golongan ruang I/ a hingga dengan golongan ruang I/ c pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A-1 Lampiran III yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok usang golongan ruang II/ a hingga dengan golongan ruang II/ c pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B-1 Lampiran III yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
c. 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok usang golongan ruang III/ a hingga dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran III yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 11
Dalam hal yang akan diadaptasi merupakan honor pokok Hakim, ketentuan penyesuaian honor pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku secara mutatis mutandis dengan penyesuaian honor pokok Hakim hingga dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan cara se bagai berikut:
a. honor pokok usang golongan ruang III/ a hingga dengan golongan ruang III/ d pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran I yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
b. honor pokok usang golongan ruang IV/ a hingga dengan golongan ruang IV /e pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D-1 Lampiran I yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUSLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
b. honor pokok usang golongan ruang IV/ a hingga dengan golongan ruang IV /e pada lajur 3, diadaptasi menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D-1 Lampiran I yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 12
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hingga dengan Pasal 11 mulai berlaku pada tanggal 1 J anuari 2019. Pasal 13
Peraturan Badan mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUSLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
Download Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Download File:
Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS.pdf
Sumber: http://www.bkn.go.id
Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 15 Tahun 2019. Semoga sanggup bermanfaat.
Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 15 Tahun 2019. Semoga sanggup bermanfaat.
0 Response to "Surat Edaran Menteri Panrb Perihal Pengadaan Asn Tahun 2019"
Post a Comment