Juknis Kegiatan Pkp (Peningkatan Kompetensi Pembelajaran) Berbasis Zonasi

Berikut ini ialah berkas PMA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama. Download file format PDF.

PMA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama

PMA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PMA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama:

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaI 11 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahu n 2018 wacana Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu memutuskan Peraturan Menteri Agama wacana Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 wacana Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 wacana Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 wacana Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 wacana Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 wacana Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 wacana Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 wacana Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 wacana Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA. 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja ialah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 wacana Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya ialah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai ialah PNS dan Pegawai Lainnya yang menurut keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Agama.
5. Jabatan ialah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
6. Kelas Jabatan ialah penjabaran jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil penilaian jabatan yang selanjutnya dipakai sebagai dasar proteksi besaran Tunjangan Kinerja.
7. Capaian Kinerja ialah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai menurut laporan kinerja setiap bulan.
8. Menteri ialah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9. Sekretaris Jenderal ialah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan.

(3) Besaran Tunjangan Kinerja setiap Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas kiprah untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e. Pegawai pada tubuh layanan umurn yang telah mendapat remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan wacana tubuh layanan umum.

BAB III

PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Komponen Perhitungan

Pasal 4

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan:
a. kehadiran kerja; dan
b. capaian kinerja Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan.

(2) Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung capaian kinerja organisasi.

Bagian Kedua

Kehadiran Kerja

Pasal 5

(1) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) abjad a dihitung berdasarkan:
a. hari kerja tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mangkir; dan
b. waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan alasannya ialah alasan kedinasan.

(2) Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan peraturan hari dan jam kerja pada Kementerian Agama.

(3) Daftar hadir secara nonelektronik sanggup dilakukan jika:
a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
c. terjadi keadaan kahar berupa peristiwa alam dan/atau kerusuhan yang menjadikan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; atau
d. kawasan kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 6

(1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) ahad terhitung mulai hari Senin hingga dengan hari Jumat.

(2) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sanggup menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Capaian Kinerja

Pasal 7

(1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) abjad b dihitung menurut kinerja bulanan.

(2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh atasan langsung.

(3) Ketentuan lebih Janjut mengenai Capaian Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat

Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 8

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang:
a. tanpa alasan yang sah:

1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari;
2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III  yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. Pegawai yang tidak berada di kawasan kiprah (antara waktu rnasuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung, sebesar 2% (dua per seratus);
5. tidak melaksanakan rekam kehadiran pada ketika masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan
6. tidak melaksanakan rekam kehadiran pada ketika pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.

b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:

1. bagi Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan alasannya ialah terkena atau terlibat kasus aturan dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) terhitung semenjak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan
2. jika menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan aturan tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).

(3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a tidak diberlakukan, jikalau mempunyai alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin  atau pemberitahuan yang disetujui oleh atasan eksklusif paling banyak (satu) kali insiden dalam 1 (satu) bulan.

(5) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) abjad a harus disampaikan kepada pejabat yang menangani rekam kehadiran paling usang 3 (tiga) hari kerja semenjak hari pertama mulai cuti.

Pasal 9

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) abjad a terdiri atas:
a. cuti sakit;
b. cuti tahunan;
c. cuti bersalin;
d. cuti alasan penting; dan

e. cuti besar.

Pasal 10

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 abjad a diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. sakit selama 1 (satu) hari hingga dengan 14 (empat belas) hari dipotong sebesar 0% (nol per seratus) per hari;
b. sakit selama 15 (lima belas) hingga dengan 12 (dua belas) bulan dipotong sebesar sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per hari; dan
c. sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan hingga dengan 18 (delapan belas) bulan dipotong sebesar 3% (tiga per seratus) per hari.

(2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 abjad b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus).

Pasal 12

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 abjad c, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama hingga dengan ketiga, pengurangan Tunjangan Kinerja sebe sar 0% (nol per seratus); dan
b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bulan pertama sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
2. bulan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
3. bulan ketiga sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 13

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 abjad d, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. selama 1 (satu) hari hingga dengan 2 (dua) hari, pengurangan sebesar 0% (nol per seratus); dan
b. selama lebih dari 2 (dua) hari dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.

Pasal 14

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 abjad e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
b. bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
c. bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).

(2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung semenjak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 15

Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Pegawai yang mendapat nilai prestasi kerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut:
a. Pegawai yang mendapat nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya;
b. Pegawai yang mendapat nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya; dan
c. Pegawai yang mendapat nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya.

Bagian Kelima

Penambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 16

(1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan di atasnya bagi Pegawai yang mendapat nilai prestasi kerja sangat baik.

(2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

(1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan:

a. Kelas Jabatan;
b. penetapan daftar peserta Tunjangan Kinerja; dan
c. perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan merangkap jabatan struktural, dibayarkan Tunjangan Kinerja yang menguntungkan.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat struktural, pembiasaan Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung semenjak terbitnya surat pernyataan melaksanakan tugas.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, pembiasaan Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung semenjak terbitnya surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 19

Bagi Pegawai yang pindah kiprah pada instansi lain, Tunjangan Kirierja dibayarkan oleh instansi yang baru.

Pasal 20

(1) Tunjangan Kinerja calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya.

(2) Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan sudah disumpah menjadi PNS Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus per seratus).

Pasal 21

Pegawai yang melaksanakan kiprah dinas kantor dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki.

Pasal 22

(1) Pegawai yang berasal dari luar instansi Kernenterian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kerneriterian Agama dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi induknya.

(2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi kawasan yang diperbantukan atau dipekerjakan.

Pasal 23

(1) Pegawai yang melaksanakan kiprah berguru atau pendidikan dan training lebih dari 6 (enam) bulan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang diduduki semenjak terbitnya surat penugasan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai bulan ketujuh hingga dengan kontrak selesai.

Pasal 24

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapat tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(3) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Kelas Jabatannya.

(4) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas Jabatan 5.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai selisih Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 25

(1) Pelaporan kehadiran dan capaian kinerja dilakukan secara terjadwal setiap bulan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangarn rekam kehadiran.

Pasal 26

Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada ketika Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 wacana Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Download PMA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PMA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

PMA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama

Download File:

Download PMA No 11 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama.pdf

Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PMA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama. Semoga sanggup bermanfaat.

Share this post