Penjajahan Belanda Di Indonesia

Belanda menjajah Indonesia selama lebih tidak lebih 350 tahun. Yang akan di sajikan kali ini analisis Penjajahan Belanda di Indonesia.
Faktor pendorong bangsa Eropa melaksanakan penjelajahan merupakan ;

1. Kemajuan di Bidang Iptek, semisal ditemukannya kompas serta bahtera layar.
2. Kisah perjalanan Marcopolo serta pedagang Asia yng sampai ke Indonesia.
3. Semangat Reconquesta (jiwa petualang).
4. Penemuan Copernicus yng didukung Galileo yng menyatakan bekerjsama bumi itu bulat.
5. Keinginan bagi atau dapat juga dikatakan untuk membuatkan agama Nasrani

Pelopor penjelajahan samudra merupakan bangsa Portugis serta Spanyol, antara lain;

1. Bartholomeus Diaz, sukses menyusuri pantai barat Afrika sampai di Ujung Afrika Selatan yng lantas disebut Tanjung Harapan (Cape Of Good Hope).
2. Vasco da Gama, sukses mendarat di Calicut, India.
3. Alfonso de Albuquerque, sukses menundukkan malaka (1511) serta Maluku (1512).
4. Christopher Columbus, Sukses menyebrangi Samudra Atlantik mendarat di kepulauan Bahama serta menemukan Benua Amerika.
5. Ferdinand de Magelhaens, sukses tiba di Filiphina
6. Cortez, sukses menduduki Mexico (1519) yang dengannya menakhlukkan bangsa Indian Aztec serta Maya.
7. Pizarro, sukses menakhlukkan kerajaan Inca di Peru.

A. Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia sampai yang dengannya Terbentuknya VOC.
Pada tahun 1602 (cari tepatnya), dibentuklah VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), ataupun Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur (cukup disingkat Kongsi dagang milik Belanda) dibawah pimpinan .
Tujuan dibentuknya VOC merupakan :

• Menghindari kompetisi tak sehat diantara sesame pedagang Belanda.
• Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi kompetisi yang dengannya pedagang dari bangsa lain.
• Membantu dana pemerintah Belanda yng sedang berjuang menghadapi konflik yang dengannya Spanyol.

Agar dapat melaksanakan tugasnya yang dengannya baik, VOC diberi hak spesial (hak Octroi), yakni :
a. Dianggap menjdai wakil pemerintah Belanda di Asia.
b. Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan serta Afrika
c. Hak memiliki angkatan perang serta membangun benteng pertahanan
d. Hak menyatakan perang serta ataupun menciptakan perjanjian secara adil yang dengannya penguasa pribumi
e. Hak mengangkat pegawai
f. Hak memungut pajak
g. Hak melaksanakan pengadilan serta hak mencetak dan membuatkan uang sendiri.
Beberapa Kebijakan yng diberlakukan oleh VOC di Indonesia antara lain :

1. Verplichte Leverantie = Penyerahan wajib hasil bumi yang dengannya harga yng sudah ditentukan VOC.
2. Contingenten = Kewajiban bagi rakyat bagi atau dapat juga dikatakan untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
3. Ekstirpasi = Hak VOC bagi atau dapat juga dikatakan untuk menebang ataupun menggagalkan panen rempah-rempah supaya tak terealisasi Over Produksi yng dapat menurunkan harga rempah-rempah.
4. Aturan wacana ketentuan areal serta jumlah flora rempah-rempah yng boleh ditanam.
5. Pelayaran Hongi, yakni pelayaran yang dengannya mempergunakan bahtera Kora-kora (perahu perang) bagi atau dapat juga dikatakan untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang VOC serta menindak pelanggarnya.

Karena-sebab kejatuhan VOC ;

1. Biaya perang yng besar dalam menghadapi perlawanan Bangsa Indonesia mengakibatkan menghabiskan kas Negara.
2. Gaji pegawai yng rendah serta tak sesuai yang dengannya kiprah serta tanggungjawabnya mengakibatkan mendorong orang-orang melaksanakan Korupsi. Korupsi yang telah di sebutkan otomatis mengakibatkan pemasukan Negara berkurang drastic.
3. Kekalahan VOC menghadapi kompetisi dagang yang dengannya pedagang Eropa ataupun pedagang Asia lain-lainnya.
4. Hutang VOC yng besar akhir dalam keadaan merugi namun tetap membayarkan laba kepada pemegang Saham.
5. Terjadinya perang Inggris, Belanda serta Perancis mengakibatkan menjadikan jalur perdagangan tak kondusif serta adanya blokade-blokade dagang.

2. Masa Pemerintahan Herman W. Daendles
Langkah-langkah pembaharuan yng Perlu di lakukan Daendles :
a. Dalam bidang pemerintahan:

1. Pusat pemerintahan (weltevreden) dipindahkan agak masuk kedaerah pedalaman.
2. Membentuk secretariat Negara (Algement secretaric).
3. Membagi pulau jawa menjadi 9 prefektur serta 31 Kabupaten. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang residen yng eksklusif dibawah pemerintahan Wali Negara (Daendles). Setiap residen membawahi beberapa bupati.

b. Dalam bidang aturan serta peradilan:
membentuk 3 jenis peradilan didasari ras, yakni peradilan orang Eropa, Orang Pribumi serta pengadilan bagi atau dapat juga dikatakan untuk orang timur asing.
c. Dalam bidang militer serta pertahanan :
1. Membangun jalan Anyer-Panarukan.
2. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 menjadi 20000
3. Membangun pabrik senjata di Gresik serta Semarang
4. Membangun pangkalan angkatan bahari di Ujung Kulon serta Surabaya.
5. Membangun benteng-benteng pertahanan
d. Dalam bidang ekonomi serta keuangan :
1. Membentuk dewan pengawas keuangan Negara (Algemene Rekenkaer).
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memperbaiki honor pegawai
4. Pajak in natura (contingenten) serta Verplichte Leverantie.
5. Mengadakan monopoli perdagangan bebas
e. Dalam bidang social :
1. Pemberlakuan kerja rodi
2. Mengembangkan perbudakan
3. Menghapuskan upacara penghormatan kepada residen, sunan / sultan
4. Membuat jaringan pos distrik yang dengannya mempergunakan kuda pos.
3. Masa Pemerintahan Raffles
Kebijakan utama Raffles merupakan Pertanian Bebas (petani pribumi bebas menanm flora apa saja, baik kebutuhan sendiri ataupun flora ekspor) & Sewa Tanah (Landrent)
Kebijakan Raffles merupakan :
a. Bidang pemerintahan

1. Membagi pulau Jawa menjadi 18 Karisidenan. Setiap karisidenan dibagi menjadi beberapa distrik, setiap distrik terbagi beberapa divisi (kecamatan) serta setiap divisi yaitu kumpulan beberapa desa.
2. Mengganti system pemerintahan feudal menjadi system pemerintahan colonial bercorak Barat.
3. Bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah colonial yng eksklusif di bawah pemerintahan pusat.

b. Bidang Ekonomi serta Keuangan

1. Petani diberikan kebebasan bagi atau dapat juga dikatakan untuk menanam flora ekspor serta pemerintah berkewajiban menciptakan pasar bagi atau dapat juga dikatakan untuk merangsang petani menanam flora eksopor.
2. Penghapusan pajak hasil bumi (Contingenten) serta system penyerahan wajib.
3. Penetapan sewa tanah (landrent). Petani pribumi dianggap menjdai penyewa tanah pemerintah mengakibatkan tanah yng dikelola oleh petani Perlu membayar pajak.
4. Pemungutan pajak awal mulanya secara perorangan, namun karena petugas tak cukup maka dipungut perdesa serta dibantu oleh Bupati serta kepala desa.
5. Mengadakan monopoli garam serta minuman keras.

c. Bidang Hukum.
Membentuk tubuh penegak aturan yakni Court of Justice (tingkat residence), Court of Request (divisi) serta police magistrate.
d. Bidang Sosial.
1. Menghapuskan kerja rodi
2. Penghapusan perbudakan
3. Peniadakan hukumam-hukuman yng kejam serta menyakiti.
e. Bidang ilmu pengetahuan serta budaya.
1. ditulisnya buku wacana History of Java
2. mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan serta ilmu pengetahuan.
3. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
4. Dirintisnya pembangunan Kebun Raya Bogor.
Hambatan-hambatan yng dialami oleh Raffles :

1. Keuangan Negara serta pegawai yng cakap Amat dibatasi.
2. Masyarakat Indonesia masih Amat tradisional dalam pertanian, bertani cuma bagi atau dapat juga dikatakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri serta tak tertarik bagi atau dapat juga dikatakan untuk menanam flora ekspor dunia.
3. System ekonomi yng Amat tradisional serta belum mengenal system peredaran uang. (ini pula penyebab gagalnya system Landrent, karena pajak yng dibayarkan Perlu dalam bentuk uang, sedangkan masyarakat belum mengenal yang dengannya baik system uang yang telah di sebutkan).
4. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara sempurna dan kepemilikan tanah yng didasari warisan, mengakibatkan menyulitkan bagi atau dapat juga dikatakan untuk memilih berapa luas tanah yng kena pajak serta siapa yng akan membayar pajak.
5. Adanya pejabat yng korup serta bertindak sewenang-wenang.
6. Pajak terlalu tinggi mengakibatkan tidak sedikit tanah yng tak digarap.

4. Masa Pemerintahan Van Den Bosch.
Ketentuan Tanam Paksa (culture Stelsel), merupakan :

1. penyediaan tanah bagi atau dapat juga dikatakan untuk tanam paksa didasari persetujuan penduduk.
2. Tanah yng diberikan tak lebih dari seperlima
3. Tanah yang telah di sebutkan bebas pajak
4. Kelebihan hasil panen akan diberikan kepada petani
5. Pekerjaan menanam padi tak lebih dari waktu menanm padi.
6. Kegagalan panen yng bukan kesalahan petani yaitu tanggungjawab pemerintah.
7. Bagi yng tak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik ataupun perkebunan pemerintah.
8. Pelaksanaannya oleh pemimpin pribumi.

Penyimpangan-penyimpangan kebijakan tanam paksa :

1. Perjanjian penyediaan tanah di lakukan yang dengannya pemaksaan.
2. Tanah yng digunakan lebih dari seperlima.
3. Pengerjaan tanah bagi atau dapat juga dikatakan untuk tanam paksa melebihi waktu tanam padi.
4. Tanah yang telah di sebutkan masih dikenai pajak.
5. Kelebihan hasil panen tak diberikan kepada petani.
6. Kegagalan panen menjadi tanggungan petani.
7. Buruh dijadikan tenaga pemaksaan
8. Politik Pintu Terbuka.

Latar belakang pemberlakuan kebijakan yang telah di sebutkan :

1. tanam Paksa
2. berkembangnya paham liberalism di Eropa.
3. Kemenangan partai liberal di Belanda
4. Traktat Sumatra 1871

Landasan utama pelaksanaan kebijakan merupakan pembebasan lahan tak lagi dimiliki oleh Negara belanda saja akan tetapi di tuntut bagi atau dapat juga dikatakan untuk di buka bagi pihak swasta serta pemilik modal yng ingin beriventasi di Indonesia.
Akibat System Politik Liberal Colonial.
a. Bagi Belanda

1. Memberikan laba besar bagi kaum swasta Belanda serta colonial Belanda
2. Hasil-hasil produksi perkebunan serta pertambangan mengalami kemajuan.
3. Negeri Belanda menjadi sentra perdagangan.

b. Bagi Indonesia

1. Kemerosotan kesejahteraan penduduk.
2. Adanya krisis perkebunan tahun 1885
3. Menurunnya konsumsi materi makanan, lebih-lebih beras.
4. Menurunnya bisnis kerajinan rakyat
5. Rakyat menderita yang dengannya diterapkannya kerja rodi.

6. Politik Etis
Latar belakang pemberlakuan kebijakan :

1. System ekonomi liberal tak merubah nasib rakyat.
2. Tanam paksa menawarkan laba kepada Belanda namun penderitaan bagi rakyat.
3. Belanda melaksanakan pementingan serta penindasan terhadap rakyat.
4. Rakyat tidak sedikit yng kehilangan tanahnya.
5. eAdanya kritikan keras di Negeri Belanda terhadap praktik colonial Belanda.
6. Isi kebijakan Politik Etis merupakan Irigrasi (pengairan), Emigrasi (perpindahan penduduk), edukasi (pendidikan).

Politik etis mengalami kegagalan, penyebabnya merupakan :

1. System ekonomi liberal cuma member laba yng besar bagi belanda.
2. Amat tidak banyak penduduk pribumi yng mendapat laba serta kedudukan yng baik.
3. Pegawai negeri golongan pribumi cuma dijadikan alat.

Pengaruh kebijakan Kolonial dalam ke hidup-an social masyarakat Indonesia;

1. Indonesia mengenal system ekonomi uang serta mulai meninggalkansistem barter.
2. Indonesia mengenal system peradilan serta hokum.
3. Masyarakat Indonesia berada di golongan social ketiga sehabis Belanda serta Eropa di strata satu serta Cina di strata kedua.
4. Indonesia mengenal tips bertanam yng baik serta flora yng laris di pasaran Eropa.
5. Indonesia mengenal perlengkapan industry serta mengalami kemajuan dalam bidang teknologi baik dalam transportasi, industry serta komunikasi.

Perlawanan Masyarakat Indonesia terhadap Belanda
Sebelum Tahun 1800

1. Perlawanan Sultan Baabullah menentang Portugis (Ternate)
2. Dipati Unus menyerang porugis di Malaka.
3. Panglima Fatahillah menduduki Jawa Barat.
4. Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis.

Sesudah Tahun 1800

1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah Pattimura
2. Perang Paderi (Imam Bonjol)
3. Perang di Ponegoro
4. Perang Aceh
5. Perang Bali
6. Perang Bone
7. Perang Banjarmasin,

Sumber Rujukan Dan Gambar :

Share this post